oleh

Kampanye Media Massa Hanya 21 Hari

RADARLUWURAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera akan menyiapkan jadwal fasilitas kampanye peserta Pemilu 2019 di media massa. Ini dilakukan karena banyak pertanyaan dan polemik terkait pelanggaran pemilu yang terjadi belakangan ini.

“Kami akan membuat jadwal tersebut. Logikanya supaya peserta pemilu memahami bahwa kampanye di media massa itu hanya 21 hari saja,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan seperti dilansir Fajar Indonesia Network, Jumat, (09/11/18).

BACA JUGA : Temuan Bawaslu, 3334 Pemilih Bermasalah Satu ASN Diduga Tidak Netral

Menurut Wahyu, kampanye di media massa selama 21 hari itu sudah diatur dalam pasal pasal 276 ayat (2) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini juga ditegaskan lagi dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal pemilu.

PKPU tersebut memperinci jadwal kampanye di media massa. Yakni sejak 24 Maret hingga 13 April 2019.

“Jadi jadwal, tahapan dan program untuk kampanye di media massa sudah ada dalam aturan-aturan itu,” papar Wahyu.

Kendati demikian jadwal fasilitas akan dibuat lebih memperinci kampanye di media massa.

“Jadwal iklan selama 21 hari itu harus memuat peserta pemilu yang difasilitasi dan biaya yang digunakan. Iklan yang difasilitasi oleh KPU ini membutuhkan dana yang besar,” ungkap Wahyu.

Dana yang digunakan diambil dari APBN 2019. Sumber dana iklan di media massa yang difasilitasi ini diatur dalam pasal 275 ayat (2) UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Wahyu mengungkapkan alasan mengapa KPU belum mengeluarkan jadwal fasilitasi kampanye. Sebab, belum ada ada lelang untuk pemasangan iklan.

BACA JUGA : Mahasiswa UNCP Tembus Ekspo KMI IX di IPB

Karena itu, dia memastikan Jadwal fasilitasi iklan kampanye di media massa ini dipastikan selesai sebelum Maret 2019.

“Kami akan menggunakan anggaran 2019, kemudian lelang untuk iklan juga dilaksanakan pada tahun depan,” paparnya.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait belum dijalankannya kewajiban memfasilitasi alat peraga kampanye (APK) untuk peserta Pemilu 2019. Bawaslu menilai jika kewajiban tidak segera dijalankan, di khawatirkan peserta pemilu mencari cara lain untuk berkampanye yang bisa menimbulkan pelanggaran.

“Sampai hari ini kewajiban memfasilitasi belum berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Fasilitasi alat peraga oleh KPU belum berjalan,” kata Ketua Bawaslu Abhan kemarin.

BACA JUGA : RMS Legowo tak Garap Luwu Timur

Abhan menyampaikan jika di pusat belum tampak alat peraga kampanye yang dipasang, ia semakin menyangsikan alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU pun telah dipasang di daerah. Ia menilai apabila KPU tidak segera memfasilitasi alat peraga kampanye kepada peserta Pemilu 2019, dikhawatirkan peserta memanfaatkan celah seperti memasang iklan di media massa sendiri.

“Hak peserta pemilu terpotong sementara mereka tidak bisa berkampanye. Jadi mencari celah di tengah kekosongan,” pungkasnya. (fin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *